Lampung Selatan, 24Jam.Pro– Suasana sidang paripurna DPRD Lampung Selatan memanas pada Kamis (12/6/2025), usai Fraksi Golkar Lampung Selatan melayangkan protes keras. Fraksi Golkar menuding TAPD Lampung Selatan mengusik anggaran Pokir DPRD 2025 secara sepihak.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Sidik Maryanto, menyampaikan kritik tajam dalam pandangan umum terhadap nota KUPA-PPAS APBD Perubahan 2025.
Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD Lampung Selatan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan tidak boleh diintervensi seenaknya.
“Pokir ini bukan kepentingan pribadi. Ini amanat rakyat yang sudah kami jaring dari bawah, dan telah disepakati dalam pembahasan resmi bersama eksekutif. Jangan sampai dihapus sepihak oleh satuan kerja yang tidak profesional dan tidak amanah,” tegas Sidik, disambut tepuk tangan anggota dewan.
- Golkar Minta Bupati Bertindak: Kawal Pokir Sesuai Kesepakatan
Fraksi Golkar Lampung Selatan mendesak Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful untuk mengawasi kinerja TAPD. Mereka khawatir gangguan terhadap Pokir DPRD dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jika ini dibiarkan, kredibilitas pemerintah daerah dan lembaga legislatif bisa runtuh. Jangan rusak kepercayaan publik yang telah kita bangun,” ujar Sidik.
Fraksi Golkar juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kelangsungan pembangunan di Lampung Selatan.
- Bupati Egi: Pokir DPRD Lampung Selatan Tetap Aman
Menanggapi gejolak dalam paripurna, Bupati Egi Pratama memberikan pernyataan tegas bahwa Pokir DPRD Lampung Selatan tetap aman. Ia memastikan seluruh usulan rakyat melalui DPRD akan tetap dijalankan sesuai komitmen awal.
“Saya pastikan Pokir aman. Itu bagian dari aspirasi masyarakat, jadi tidak mungkin kita abaikan. Saya akan turun langsung untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Egi kepada awak media.
Pernyataan Bupati Egi menjadi penyejuk di tengah ketegangan dan dinilai memperkuat hubungan eksekutif-legislatif yang sempat terguncang. (Redaksi)